Bersihkan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani: Tak Ada yang Tak akan Kita Buka, Semua Kita Buka

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 12 Maret 2023 - 10:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Dok. Kemenkeu.go.id)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Dok. Kemenkeu.go.id)

INFOEKONOMI.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskam bahwa pihaknya akan buka semuanya terkait pembersihan Kementerian Keuangan.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Tidak ada yang tidak akan kita buka, semua kita buka,” tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 11 Maret 2023.

Dia juga mengaku sangat senang mendapat dukungan dari Menkopolhukam Mahfud MD yang meyakinkan.

Bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepimimpinannya untuk melakukan tindakan yang konsisten dalam menegakkan hukum.

“Saya juga akan senang dalam kasus ini mendapat dukungan dan dorongan terus menerus.”

“Dari Pak Mahfud maupun instansi lain PPATK, APH di dalam menjalankan tugas untuk membersihkan Kementerian Keuangan.” Imbuhnya.

Luruskan impresi dari Menko Polhukam Mahfud MD

Sri Mulyani juga meluruskan kesan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD

Menkeu menegaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti 266 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Dari surat-surat tersebut, kita telah melakukan tindak lanjut, semuanya.” kata Sri Mulyani Indrawati.

“Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini,” kata Sri Mulyani.

Ia menyampaikan sebanyak 266 surat dari PPATK terkait dugaan harta tidak wajar di lingkup kerjanya sejak 2007 hingga 2023 tersebut.

Sebanyak 70 persen merupakan tindak lanjut atas permintaan Kemenkeu sendiri dan sisanya temuan dari PPATK.

“Sebetulnya, 185 adalah permintaan dari kami. Jadi kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi”.

“Menyangkut biasanya suatu data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan karena bertugas mengawasi, membimbing,” ucapnya.

964 pegawai diduga melakukan tindak pidana pencucian uang

Dari ratusan surat tersebut, lanjutnya, sebanyak 964 pegawai yang diidentifikasi diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

Kemudian sebanyak 86 surat ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) lantaran informasi dari PPATK belum cukup memadai.

Lalu, telah dilakukan audit investigasi kepada 126 kasus dan rekomendasi hukum disiplin  diberikan kepada 352 pegawai

Yang mengacu pada UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin ASN.

Kemudian, ada beberapa surat yang tidak bisa ditindaklanjuti karena pegawainya telah pensiun

tidak ditemukan informasi lebih lanjut atau tidak menyangkut pegawai yang bukan dari Kementerian Keuangan.

“Ada 16 kasus yang kami melimpahkan ke APH (Aparat Penegak Hukum) karena kami Kementerian Keuangan adalah bendahara negara, kami bukan aparat penegak hukum.

Jadi dalam hal ini, jika ada kasus yang menyangkut tindakan hukum, itulah yang kami sampaikan kepada APH,“ jelasnya.***

Berita Terkait

Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara, Termasuk Investasi Industri Petrokimia
Menteri ESDM Ungkap Sebanyak 6 Wilayah Tambang Sudah Disiapkan untuk Ormas Keagamaan
Pelaku Pasar Optimis, CSA Index Juni 2024 Naik ke 60: Kinerja IHSG Diproyeksikan Positif
Termasuk Bahas RAPBN 2025, Sri Mulyani Terima Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo – Gibran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Alasan Pertumbuhan Ekonomi pada 2025 akan Naik
Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen dalam 2-3 Tahun ke Depan, Prabowo Subianto Optimistis Mampu
Terkait Program Makan Siang Gratis, Badan Pangan Nasional Berharap Chef dan Nutrisionis Terlibat
Transformasi Industri Keuangan: Pelatihan Asesor Kompetensi oleh LSP Pembiayaan Indonesia
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 11:51 WIB

Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara, Termasuk Investasi Industri Petrokimia

Minggu, 9 Juni 2024 - 07:51 WIB

Menteri ESDM Ungkap Sebanyak 6 Wilayah Tambang Sudah Disiapkan untuk Ormas Keagamaan

Kamis, 6 Juni 2024 - 18:03 WIB

Pelaku Pasar Optimis, CSA Index Juni 2024 Naik ke 60: Kinerja IHSG Diproyeksikan Positif

Sabtu, 1 Juni 2024 - 10:37 WIB

Termasuk Bahas RAPBN 2025, Sri Mulyani Terima Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo – Gibran

Selasa, 21 Mei 2024 - 08:40 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Alasan Pertumbuhan Ekonomi pada 2025 akan Naik

Kamis, 16 Mei 2024 - 10:59 WIB

Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen dalam 2-3 Tahun ke Depan, Prabowo Subianto Optimistis Mampu

Kamis, 9 Mei 2024 - 09:26 WIB

Terkait Program Makan Siang Gratis, Badan Pangan Nasional Berharap Chef dan Nutrisionis Terlibat

Rabu, 8 Mei 2024 - 20:02 WIB

Transformasi Industri Keuangan: Pelatihan Asesor Kompetensi oleh LSP Pembiayaan Indonesia

Berita Terbaru