Iuran Tapera Potong Gaji Jadi Sorotan Masyarakat, Begini Tanggapan Purbaya Yudhi Sadewa

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 20 Juni 2024 - 20:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa. (Dok. Lps.go.id)

Ketua Dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa. (Dok. Lps.go.id)

INFOEKONOMI.COM – Rencana pemerintah menerapkan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) akan membahayakan bagi daya beli masyarakat.

Program itu akan membawa dampak serius bagi kalangan masyarakat khususnya dengan tabungan di bawah Rp 100 juta.

Program tersebut juga membawa bahaya dalam bentuk tergerusnya daya beli masyarakat karena gajinya yang terpotong untuk membayar iuran Tapera.

Ketua Dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor LPS, Jakarta, belum lama ini.

‘’Bahaya utama yang mengancam adalah turunnya daya beli masyarakat karena semakin rendahnya disposable income,’’ kata

Purbaya mengatakan, disposable income atau pendapatan yang dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi.

Setelah dikurangi pajak langsung, menjadi faktor penting penentu daya beli dan kemampuan menabung, pada akhirnya berpengaruh kepada kesejahteraan hidup.

Doktor lulusan Purdue University ini menambahkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat akan menurun seiring dengan berkurangnya disposable income.

“Ya jelas pasti berpengaruh. Jadi, disposable income-nya kan turun. Jadi ya seandainya bisa akses uang itu nanti pun, masih nanti. Yang jelas konsumsi mereka akan terpengaruh,” kata Purbaya.

Purbaya menambahkan, uang yang dipotong tersebut diharapkan bisa diputar untuk meningkatkan perekonomian negara agar lebih baik. Dengan catatan, uang tersebut diputar dengan baik.

“Uangnya kan tidak akan dianggurkan. Kalau diputar dengan baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mungkin bisa bermanfaat dengan baik.”

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Coba lihat ke belakang, siapa yang lebih baik membelanjakan uang? Pemerintah atau masyarakat. Saya tidak tahu mana yang lebih bagus.”

Menurut dia, mestinya kebijakan tersebut dibarengi dengan persiapan yang matang. Dengan demikian, dampaknya kepada masyarakat juga akan baik.

“Harusnya kalau ada program seperti itu, sudah ada persiapan untuk membelanjakannya dengan baik dan optimal, sehingga dampaknya ke masyarakat akan bagus,” kata Purbaya.

Pemerintah telah mengatur besaran Iuran Peserta Pekerja Tapera dari BUMN, Badan Usaha Milik Desa hingga perusahaan swasta.

Hal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024.

Tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Aturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024.

Pasal 5 PP ini mengatur bahwa setiap pekerja berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera.

“Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta,” demikian bunyi Pasal 5 ayat 3 dari regulasi tersebut.

Pasal 15 ayat 1 PP mengatur besaran simpanan peserta sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Sedangkan pada ayat 2, besaran simpanan peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.***

Berita Terkait

BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Ini Disebut OJK Tak Didukung dengan Prinsip Kehati-hatian
Penyertaan Modal Negara Capai Sebesar Rp44,24 Triliun di 2025, Inilah Inilah Daftar Lengkap BUMN Penerima
Perkiraan Ekonomi Semester I – 2024, Sri Mulyani: Resiliensi dan Tumbuh di Atas 5 Persen
RSKKNI: Standar Kompetensi Baru untuk Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
Sri Mulyani Sebut Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB
BNSP Turut Hadir: Standar Kompetensi RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan Dibahas di Surabaya
Laporan Keuangan Q2 2024 Diharapkan Positif, Berpotensi Meningkatkan Minat Investor di Tengah Pasar yang Stagnan
Semua Visi Misi Presiden Terpilih Masuk ke dalam APBN 2025, Kemenkeu: Arahan Pak Jokowi Jelas
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 10:18 WIB

BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Ini Disebut OJK Tak Didukung dengan Prinsip Kehati-hatian

Kamis, 11 Juli 2024 - 14:37 WIB

Penyertaan Modal Negara Capai Sebesar Rp44,24 Triliun di 2025, Inilah Inilah Daftar Lengkap BUMN Penerima

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:55 WIB

Perkiraan Ekonomi Semester I – 2024, Sri Mulyani: Resiliensi dan Tumbuh di Atas 5 Persen

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:36 WIB

RSKKNI: Standar Kompetensi Baru untuk Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Selasa, 9 Juli 2024 - 07:57 WIB

Sri Mulyani Sebut Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:56 WIB

BNSP Turut Hadir: Standar Kompetensi RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan Dibahas di Surabaya

Kamis, 4 Juli 2024 - 01:47 WIB

Laporan Keuangan Q2 2024 Diharapkan Positif, Berpotensi Meningkatkan Minat Investor di Tengah Pasar yang Stagnan

Rabu, 26 Juni 2024 - 07:21 WIB

Semua Visi Misi Presiden Terpilih Masuk ke dalam APBN 2025, Kemenkeu: Arahan Pak Jokowi Jelas

Berita Terbaru