Larangan Buka Puasa Bersama Ramadhan, Saleh Partaonan Daulay: Bukan Larang Kegiatan Keagamaan

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 25 Maret 2023 - 03:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. (Dok. DPR.go.id)

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. (Dok. DPR.go.id)

INFOEKONOMI.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan arahan Presiden RI Joko Widodo agar seluruh pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah perlu dimaknai secara positif.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Yang jelas, larangan bukber (buka bersama) ini jangan disalahartikan, bukan melarang kegiatan keagamaan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis 23 Maret 2023.

Pasalnya, kata dia, alasan yang disampaikan dalam surat arahan tersebut karena saat ini Indonesia masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi.

“Secara global, status penanganan COVID-19 masih pandemi. WHO sampai saat ini belum berubah. Indonesia tentu harus ikut aturan WHO tersebut, termasuk mewaspadai berbagai kemungkinan menyebarnya virus berbahaya tersebut,” ujarnya.

Konten artikel ini dikutip dari media online Arahnews.com, salah satu portal berita terbaik di Indonesia.

Oleh sebab itu, lanjut dia, masih diperlukan kehati-hatian lantaran masih terbuka kemungkinan adanya penyebaran virus COVID-19 di tempat-tempat yang jadi kerumunan massa.

“Lagian, kita juga masih mendengar adanya kasus-kasus baru. Pasien terpapar masih banyak yang dirawat. Ini menandakan, Indonesia masih perlu hati-hati dan waspada,” tambahnya.

Dalam konteks tersebut, Saleh menilai larangan buka puasa bersama bagi pejabat negara dan ASN bukan berarti mengurangi amalan dan aktivitas ibadah.

“Anggaran buat bukbernya dialihfungsikan saja. Bisa dibuat untuk membantu masyarakat kurang mampu. Kegiatan seperti ini nilainya pasti tidak kalah dengan bukber,” tuturnya.

Selain memberikan santunan bagi masyarakat kurang mampu, menurut dia ada banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan sebagai amalan di bulan Ramadhan, seperti bertadarus, pengajian, dan aktivitas lain yang tidak dalam bentuk keramaian ataupun kerumunan.

“Toh, kegiatan tarawih, tadarus, qiyamul lail, dan kegiatan Ramadan lainnya masih diperbolehkan,” ucap mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.

Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.

Adapun Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi pada Kamis, 23 Maret 2023.***

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Berita Terkait

Prabowo Subianto Bertemu MBS di Arab Saudi, Diskusi soal Palestina, Pertahanan, hingga Perdagangan
Jelang Hari Raya Iduladha 2024, Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil
Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi dalam Kasus Korupsi Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana
Jaksa Agung ST Burhanuddin Rotasi Sebanyak 78 Pejabat Kejaksaan Agung, Ini Daftar Lengkapnya
BNSP Teken Swakelola PSKK di Jogja, Dorong Efektivitas Sertifikasi Kompetensi
Bahas Kerja Sama di Masa Depan, Prabowo Subianto dan CEO SpaceX Elon Musk Bertemu di Bali
Jokowi Perkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih di 10th World Water Forum 2024 Bali
Soal Aliran Dana SYL untuk Anggota DPR Indira Chunda Thita yang Juga Anak SYL, Begini Respons NasDem
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 10:58 WIB

Prabowo Subianto Bertemu MBS di Arab Saudi, Diskusi soal Palestina, Pertahanan, hingga Perdagangan

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:19 WIB

Jelang Hari Raya Iduladha 2024, Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil

Selasa, 28 Mei 2024 - 15:07 WIB

Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi dalam Kasus Korupsi Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana

Senin, 27 Mei 2024 - 09:59 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin Rotasi Sebanyak 78 Pejabat Kejaksaan Agung, Ini Daftar Lengkapnya

Kamis, 23 Mei 2024 - 22:05 WIB

BNSP Teken Swakelola PSKK di Jogja, Dorong Efektivitas Sertifikasi Kompetensi

Senin, 20 Mei 2024 - 15:11 WIB

Bahas Kerja Sama di Masa Depan, Prabowo Subianto dan CEO SpaceX Elon Musk Bertemu di Bali

Senin, 20 Mei 2024 - 14:28 WIB

Jokowi Perkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih di 10th World Water Forum 2024 Bali

Senin, 20 Mei 2024 - 08:20 WIB

Soal Aliran Dana SYL untuk Anggota DPR Indira Chunda Thita yang Juga Anak SYL, Begini Respons NasDem

Berita Terbaru