Pencopotan Jabatan Direktur Penunjang Bisnis Pertamina oleh Erick Thohir Terkesan Bernuansa Politis

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 11 Maret 2023 - 02:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dan Menteri Bumn, Erick Thohir. (Instagram.com/@validnews)

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dan Menteri Bumn, Erick Thohir. (Instagram.com/@validnews)

Oleh: Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI)

INFOEKONOMI.COM – Kebijakan Menteri BUMN Erick Tohir telah mencopot Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina ( Persero) holding Dedi Sunardi, jika dikaitkan dengan terbakarnya depo TBBM Plumpang, Jakarta Utara, dianggap aneh dan lucu.

Sebab, jika ditinjau setelah dibentuk organisasi Pertamina Holding dengan Subholding oleh Kementerian BUMN, maka kendali penuh operasi distribusi BBM berada langsung di Subholding, dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga.

Langkah dengan mencopot Direktur Pengembang Bisnis Pertamina Holding yang rentang kendalinya jauh diatas dengan kebakaran depo TBBM Plumpang menjadi tanda tanya besar.

Jika tindakan hukuman yang diambil Kementerian BUMN terkait kebakaran Depo TBBM Plumpang, lebih tepat adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution.

Atau setidak tidaknya mencopot Eksekutif General Manager Pertamina MOR (Marketing Operation Regional) III Deny Djukardi, bertanggung jawab langsung untuk TBBM di wilayah Jakarta dan Jabodetabek, termasuk kepala Depo TBBM Plumpang.

Malah seharusnya seharusnya Dirut PT Pertamina Holding, Nicke Widyawati yang harus dicopot oleh Menteri BUMN.

Apalagi, jika melihat kebakaran beruntun selama dua tahun terakhir, Kilang Balongan, Kilang Cilacap dan Kilang Balikpapan serta kebakaran travo pembangkit listrik blok Rokan pada 7 Desember 2022 yang

Sehingga menyebabkan terjadinya unplaned shutdown berakibat produksinya sempat anjlok hingga 70.000 barel perhari.

Oleh sebab itu, kebijakan mencopot bukan pejabat terkait langsung dengan peristiwa kecelakan operasi, bisa dibaca publik kebijakan Menteri BUMN terkesan bernuansa politis.***

Berita Terkait

BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Ini Disebut OJK Tak Didukung dengan Prinsip Kehati-hatian
Penyertaan Modal Negara Capai Sebesar Rp44,24 Triliun di 2025, Inilah Inilah Daftar Lengkap BUMN Penerima
Perkiraan Ekonomi Semester I – 2024, Sri Mulyani: Resiliensi dan Tumbuh di Atas 5 Persen
RSKKNI: Standar Kompetensi Baru untuk Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
Sri Mulyani Sebut Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB
BNSP Turut Hadir: Standar Kompetensi RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan Dibahas di Surabaya
Laporan Keuangan Q2 2024 Diharapkan Positif, Berpotensi Meningkatkan Minat Investor di Tengah Pasar yang Stagnan
Semua Visi Misi Presiden Terpilih Masuk ke dalam APBN 2025, Kemenkeu: Arahan Pak Jokowi Jelas
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 10:18 WIB

BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Ini Disebut OJK Tak Didukung dengan Prinsip Kehati-hatian

Kamis, 11 Juli 2024 - 14:37 WIB

Penyertaan Modal Negara Capai Sebesar Rp44,24 Triliun di 2025, Inilah Inilah Daftar Lengkap BUMN Penerima

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:55 WIB

Perkiraan Ekonomi Semester I – 2024, Sri Mulyani: Resiliensi dan Tumbuh di Atas 5 Persen

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:36 WIB

RSKKNI: Standar Kompetensi Baru untuk Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Selasa, 9 Juli 2024 - 07:57 WIB

Sri Mulyani Sebut Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:56 WIB

BNSP Turut Hadir: Standar Kompetensi RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan Dibahas di Surabaya

Kamis, 4 Juli 2024 - 01:47 WIB

Laporan Keuangan Q2 2024 Diharapkan Positif, Berpotensi Meningkatkan Minat Investor di Tengah Pasar yang Stagnan

Rabu, 26 Juni 2024 - 07:21 WIB

Semua Visi Misi Presiden Terpilih Masuk ke dalam APBN 2025, Kemenkeu: Arahan Pak Jokowi Jelas

Berita Terbaru