Penyertaan Modal Negara Capai Sebesar Rp44,24 Triliun di 2025, Inilah Inilah Daftar Lengkap BUMN Penerima

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 11 Juli 2024 - 14:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri BUMN Erick Thohir. (Facebook.com/Erick Thohir )

Menteri BUMN Erick Thohir. (Facebook.com/Erick Thohir )

INFOEKONOMI.COM  – Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp44,24 triliun pada 2025.

“Tentu komitmen bagaimana BUMN terus bisa menjadi benteng ekonomi nasional, menjadi sebuah hal yang sangat positif,” kata Erick

Menteri BUMN Erick Thohir juga mengaku bersyukur karena sembilan Fraksi Komisi VI DPR menyatakan sikap dukungan atas usulan PMN oleh Kementerian BUMN.

“Alhamdulillah Komisi VI sudah menyetujui usulan PMN dari Kementerian BUMN sebesar Rp44 triliun lebih,” ujar Erick, seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Dikutip dari Infobumn.com, di bawah ini adalah daftar lengkap BUMN berikut PMN dan nilai besaran yang diusulkan Kementerian BUMN dan telah disetujui Komisi VI DPR, yakni:

1. PMN terbesar akan diperoleh PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp13,86 triliun dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3

2. PMN PT ASABRI (Persero) sebesar Rp3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan

3. PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun dalam rangka Program Listrik Desa

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) diusulkan PMN senilai Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR

5. PMN untuk PT Pelni (Persero) senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru

6. PMN untuk PT Biofarma (Persero) senilai Rp2,21 triliun dalam rangka capex fasilitas baru

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Yogya

8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp2 triliun

9. PT Len Industri (Persero) Rp2 triliun

10. PT Danareksa (Persero) Rp2 triliun

11. PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.

12. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp1,62 triliun dalam rangka modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah

13. PT PP (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang.

14. Perum Damri Rp1 triliun

15. Perumnas Rp1 triliun

16. Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp976 miliar dalam rangka pembuatan KRL.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisnews.com dan Harianinvestor.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Kilasnews.com dan Bantenekspres.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 08531555778808781555778808111157788.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Berita Terkait

BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Ini Disebut OJK Tak Didukung dengan Prinsip Kehati-hatian
Perkiraan Ekonomi Semester I – 2024, Sri Mulyani: Resiliensi dan Tumbuh di Atas 5 Persen
RSKKNI: Standar Kompetensi Baru untuk Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
Sri Mulyani Sebut Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB
BNSP Turut Hadir: Standar Kompetensi RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan Dibahas di Surabaya
Laporan Keuangan Q2 2024 Diharapkan Positif, Berpotensi Meningkatkan Minat Investor di Tengah Pasar yang Stagnan
Semua Visi Misi Presiden Terpilih Masuk ke dalam APBN 2025, Kemenkeu: Arahan Pak Jokowi Jelas
PT Tata Metal Lestari Ekspor 8 Kontainer Produk Baja Lapis dengan Tujuan Australia, Kanada, dan Puerto Rico
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 10:18 WIB

BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Ini Disebut OJK Tak Didukung dengan Prinsip Kehati-hatian

Kamis, 11 Juli 2024 - 14:37 WIB

Penyertaan Modal Negara Capai Sebesar Rp44,24 Triliun di 2025, Inilah Inilah Daftar Lengkap BUMN Penerima

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:55 WIB

Perkiraan Ekonomi Semester I – 2024, Sri Mulyani: Resiliensi dan Tumbuh di Atas 5 Persen

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:36 WIB

RSKKNI: Standar Kompetensi Baru untuk Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Selasa, 9 Juli 2024 - 07:57 WIB

Sri Mulyani Sebut Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:56 WIB

BNSP Turut Hadir: Standar Kompetensi RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan Dibahas di Surabaya

Kamis, 4 Juli 2024 - 01:47 WIB

Laporan Keuangan Q2 2024 Diharapkan Positif, Berpotensi Meningkatkan Minat Investor di Tengah Pasar yang Stagnan

Rabu, 26 Juni 2024 - 07:21 WIB

Semua Visi Misi Presiden Terpilih Masuk ke dalam APBN 2025, Kemenkeu: Arahan Pak Jokowi Jelas

Berita Terbaru