PT Kereta Cepat Indonesia China, Kemenhub Beri Subsidi kepada Perusahaan Patungan dengan Asing?

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 24 April 2024 - 11:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PT Kereta Cepat Indonesia China. (Dok. Kcic.co.id)

PT Kereta Cepat Indonesia China. (Dok. Kcic.co.id)

Oleh: Anthony BudiawanManaging Director PEPS (Political Economy and Policy Studies.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

INFOEKONOMI.COM – PT KAI (Kereta Api Indonesia) merasa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membebani keuangannya.

Oleh karena itu, PT KAI minta bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban keuangan perusahaan.

Bantuan dari pemerintah yang diminta KAI antara lain:

1. Penyertaan modal negara (PMN).

2. Pembebasan biaya Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) pada kereta konvensional.

Baca artikel lainnya di sini : Tanggapi Putusan MK, Prabowo Subianto: Terima Kasih kepada Masyarakat dan Fokus Hadapi Masa Depan

3. Pembebasan pajak.

4. Pembebasan biaya penggunaan rel (Track Access Charge/TAC).

Baca artikel lainnya di sini : Transaksi Judi Online pada 3 Bulan Pertama 2024 Sudah Capai Rp100 Triliun, Tahun 2023 Sebesar Rp327 Triliun

Apa arti “bantuan pemerintah”?

Bantuan pemerintah artinya subsidi. Minta bantuan pemerintah, artinya minta subsidi.

Dalam hal ini, KAI minta pemerintah memberi subsidi kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC).

KCIC merupakan perusahaan patungan dengan kepemilikan saham 60% pihak Indonesia dan 40% pihak China (konsorsium perusahaan perkeretaapian China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd).

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Artinya, PT KCIC termasuk kategori perusahaan asing. Artinya, KAI minta pemerintah memberi subsidi kepada perusahaan asing.

Tentu saja permintaan subsidi ini melanggar peraturan perundang-undangan.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Karena pemerintah tidak boleh memberi subsidi kepada perusahaan asing.

Oleh karena itu, pemberian subsidi kepada perusahaan asing masuk delik merugikan keuangan negara, dan menguntungkan pihak lain, khususnya pihak asing China.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Pasal 2 ayat (1) UU tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah.

Dan Pasal 3 berbunyi;

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menurut KAI, saat ini sudah ada regulasi yang membuat biaya IMO dibebankan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Artinya, Kemenhub sudah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, sudah memberi subsidi kepada perusahaan (patungan dengan) asing, dan oleh karena itu telah merugikan keuangan negara.

DPR wajib memanggil Menteri Perhubungan dan semua pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara ini.***

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Harianinvestor.com dan Bisnisidn.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen dalam 2-3 Tahun ke Depan, Prabowo Subianto Optimistis Mampu
Terkait Program Makan Siang Gratis, Badan Pangan Nasional Berharap Chef dan Nutrisionis Terlibat
Transformasi Industri Keuangan: Pelatihan Asesor Kompetensi oleh LSP Pembiayaan Indonesia
Termasuk Eskalasi Tensi Geopolitik di Berbagai Kawasan, Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global
Presiden Jokowi Ungkap Alasan Optimisnya Melihat Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen pada Triwulan I 2024
Beri Apresiasi, BRI Serahkan Mobil dan Logam Mulia kepada Pemenang Program Super AgenBRILink
Bahas Mekanisme Transisi Energi, Menkeu Sri Mulyani Bertemu Presiden ADB Masatsugu Asakawa
Jumlah Tabungan Orang Kaya dengan Nominal di Atas Rp5 Miliar Meningkat hingga 9,14 Persen pada April 2024
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 10:59 WIB

Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen dalam 2-3 Tahun ke Depan, Prabowo Subianto Optimistis Mampu

Kamis, 9 Mei 2024 - 09:26 WIB

Terkait Program Makan Siang Gratis, Badan Pangan Nasional Berharap Chef dan Nutrisionis Terlibat

Rabu, 8 Mei 2024 - 20:02 WIB

Transformasi Industri Keuangan: Pelatihan Asesor Kompetensi oleh LSP Pembiayaan Indonesia

Rabu, 8 Mei 2024 - 11:50 WIB

Termasuk Eskalasi Tensi Geopolitik di Berbagai Kawasan, Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global

Rabu, 8 Mei 2024 - 09:29 WIB

Presiden Jokowi Ungkap Alasan Optimisnya Melihat Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen pada Triwulan I 2024

Senin, 6 Mei 2024 - 18:49 WIB

Beri Apresiasi, BRI Serahkan Mobil dan Logam Mulia kepada Pemenang Program Super AgenBRILink

Senin, 6 Mei 2024 - 11:36 WIB

Bahas Mekanisme Transisi Energi, Menkeu Sri Mulyani Bertemu Presiden ADB Masatsugu Asakawa

Sabtu, 4 Mei 2024 - 09:08 WIB

Jumlah Tabungan Orang Kaya dengan Nominal di Atas Rp5 Miliar Meningkat hingga 9,14 Persen pada April 2024

Berita Terbaru