Soal Kasus WNI Tertahan di Myanmar, Ini Penjelasan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 5 Mei 2023 - 16:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. (Dok. Bp2mi.go.id)

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. (Dok. Bp2mi.go.id)

INFOEKONOMI.COM – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan Myanmar, Kamboja, dan Laos tidak menjadi negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia.

“Myanmar, Kamboja, dan Laos tren 2 tahun terakhir, dan kami ingin mengingatkan ketiga negara ini tidak tercatat sebagai negara penempatan,” kata Benny menjawab terkait dengan adanya WNI yang masih tertahan di Myanmar, di Manado, Kamis 4 Mei 2023.

Artinya, menurut anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara selama tiga periode (1999—2004, 2004—2009, dan 2009—2014) tersebut, apabila ada yang berangkat ke tiga negara ini untuk alasan bekerja dipastikan ilegal.

Baca artikel menarik lainnya di sini: Polda Sumut Tarik Perkara Aisiah dari Polresta Deli Serdang, Ditemukan Tewas di Lift Bandara Kualanamu

“Kita saksikan mereka yang sudah berangkat karena diiming-imingi gaji tinggi, ternyata mereka menyesal, protes karena tidak sesuai dengan janji, mereka disekap, dokumennya ditahan oleh mereka yang memberangkatkan, oleh sindikat,” katanya.

Menurut dia, sudah ribuan warga yang akhirnya dipulangkan ke Indonesia, termasuk ada beberapa warga berasal dari Sulawesi Utara.

“Jadi, berhati-hati tawaran bekerja di Laos, Myanmar karena sesungguhnya mereka akan dipekerjakan di judi online. Myanmar, Kamboja, dan Laos adalah bukan tujuan penempatan,” katanya menegaskan.

Benny menjawab upaya negara untuk memulangkan pada pekerja yang masih terperangkap di Myanmar saat ini.

“Negara ini hebat, artinya begini, hukum tertinggi negara adalah keselamatan warga negara.”

“Ketika ada warga negara yang terkena masalah di luar negeri sekalipun misalnya setelah dilacak mereka berangkat tidak resmi, negara mengambil alih untuk menyelamatkan mereka,” jelasnya.

Langkah yang dilakukan untuk memulangkan pekerja WNI yang masih tertahan di Myanmar adalah membicarakan dengan otoritas negara setempat, kedua evakuasi, ketiga ditempatkan, dilindungi di shelter KBRI.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Proses kepulangan mereka dibiayai oleh negara. Ketika tiba di Indonesia, tugasnya dialihkan ke BP2MI,” ujarnya.***

Berita Terkait

Soal Wacana Pembatasan Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Ini Tanggapan Airlangga Hartarto
Kasus Kerja Sama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama, KPK Periksa Menteri Sakti Wahyu Trenggono
Pertambangan Komoditas Nikel Milik Terpidana Heru Hidayat di Sulawesi Selatan Disita Kejaksaan Agung
OJK Berhasil Ungkap Penyalahgunaan Dana Investor yang Dititipkan ke Influencer Ahmad Rafif Raya
Kasus Korupsi Pekerjaan Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam pada PLN, KPK Tahan 3 Tersangka
Dapat Dukungan, Rencana Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras dari Vietnam
Rencana Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras dari Vietnan Dapat Dukungan
BNSP Serahkan Lisensi ke LSP IKEPAMI, Cetak Profesional Pasar Modal Berstandar Internasional
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 08:29 WIB

Soal Wacana Pembatasan Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Ini Tanggapan Airlangga Hartarto

Sabtu, 13 Juli 2024 - 07:47 WIB

Kasus Kerja Sama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama, KPK Periksa Menteri Sakti Wahyu Trenggono

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:28 WIB

Pertambangan Komoditas Nikel Milik Terpidana Heru Hidayat di Sulawesi Selatan Disita Kejaksaan Agung

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:28 WIB

OJK Berhasil Ungkap Penyalahgunaan Dana Investor yang Dititipkan ke Influencer Ahmad Rafif Raya

Rabu, 10 Juli 2024 - 08:49 WIB

Kasus Korupsi Pekerjaan Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam pada PLN, KPK Tahan 3 Tersangka

Sabtu, 6 Juli 2024 - 09:21 WIB

Dapat Dukungan, Rencana Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras dari Vietnam

Sabtu, 6 Juli 2024 - 08:35 WIB

Rencana Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras dari Vietnan Dapat Dukungan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 00:48 WIB

BNSP Serahkan Lisensi ke LSP IKEPAMI, Cetak Profesional Pasar Modal Berstandar Internasional

Berita Terbaru