Soal Kenaikan Pajak Hiburan Sebesar 40-75 Persen, Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Pemerintah akan Tunda

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 18 Januari 2024 - 14:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Facebook.com/@Luhut Binsar Pandjaitan)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Facebook.com/@Luhut Binsar Pandjaitan)

INFOEKONOMI.COM  – Rencana kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa hiburan sebesar 40-75 persen oleh pemerintah akan ditunda penerapannya.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dijelaskan Luhut, pihaknya sudah mengumpulkan beberapa instansi terkait untuk membahas isu kenaikan pajak tempat hiburan tersebut.

“Ya memang kemarin saya justru sudah dengar itu dan saya langsung kumpulkan instansi terkait masalah itu, termasuk Pak Gubernur Bali dan sebagainya.”

“Jadi kita mau tunda dulu saja pelaksanaannya,” kata Luhut di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Rabu 17 Januari 2024.

Baca artikel lainnya di sini : Sebanyak 80,7 Persen Pemilih Prabowo – Gibran Sudah Mantap, Pastikan Tak akan Pindah ke Calon Lain

“Sehingga, kemarin kami putuskan ditunda, kami evaluasi.” lanjutnya.

Luhut telah mengumpulkan pemangku kepentinga terkait termasuk juga Gubernur Bali.

“Ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi, saya pikir itu harus kiami pertimbangkan.”

Lihat juga konten video, di sini: Prabowo Subianto: Kami akan Bekerja Sebenar-benar dan Sejujur-jujurnya untuk Rakyat Indonesia

“Karena keberpihakan kami ke rakyat kecil, karena itu banyak menyangkut pada pedagang-pedagang kecil juga,” jelasnya.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Jadi, hiburan itu jangan hanya dilihat diskotek, bukan. Ini banyak sekali lagi impact (dampak) pada yang lain.”

“Orang yang menyiapkan makanan, jualan, dan yang lain sebagainya,” lanjutnya.

“Saya kira, saya sangat pro dengan itu. Dan saya tidak melihat alasan untuk kami menaikkan pajak dari situ,” tegasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pajak hiburan tertuju pada 11 jenis pajak.

Ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.***

Berita Terkait

BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Ini Disebut OJK Tak Didukung dengan Prinsip Kehati-hatian
Penyertaan Modal Negara Capai Sebesar Rp44,24 Triliun di 2025, Inilah Inilah Daftar Lengkap BUMN Penerima
Perkiraan Ekonomi Semester I – 2024, Sri Mulyani: Resiliensi dan Tumbuh di Atas 5 Persen
RSKKNI: Standar Kompetensi Baru untuk Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
Sri Mulyani Sebut Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB
BNSP Turut Hadir: Standar Kompetensi RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan Dibahas di Surabaya
Laporan Keuangan Q2 2024 Diharapkan Positif, Berpotensi Meningkatkan Minat Investor di Tengah Pasar yang Stagnan
Semua Visi Misi Presiden Terpilih Masuk ke dalam APBN 2025, Kemenkeu: Arahan Pak Jokowi Jelas
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 10:18 WIB

BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Ini Disebut OJK Tak Didukung dengan Prinsip Kehati-hatian

Kamis, 11 Juli 2024 - 14:37 WIB

Penyertaan Modal Negara Capai Sebesar Rp44,24 Triliun di 2025, Inilah Inilah Daftar Lengkap BUMN Penerima

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:55 WIB

Perkiraan Ekonomi Semester I – 2024, Sri Mulyani: Resiliensi dan Tumbuh di Atas 5 Persen

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:36 WIB

RSKKNI: Standar Kompetensi Baru untuk Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Selasa, 9 Juli 2024 - 07:57 WIB

Sri Mulyani Sebut Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:56 WIB

BNSP Turut Hadir: Standar Kompetensi RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan Dibahas di Surabaya

Kamis, 4 Juli 2024 - 01:47 WIB

Laporan Keuangan Q2 2024 Diharapkan Positif, Berpotensi Meningkatkan Minat Investor di Tengah Pasar yang Stagnan

Rabu, 26 Juni 2024 - 07:21 WIB

Semua Visi Misi Presiden Terpilih Masuk ke dalam APBN 2025, Kemenkeu: Arahan Pak Jokowi Jelas

Berita Terbaru