Tagihan Rp800 Miliar Jusuf Hamka ke Pemerintah, Mahfud MD: Kalau Perlu Bantuan Teknis Saya Bisa Bantu

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 12 Juni 2023 - 09:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengusaha Jusuf Hamka. (Instagram.com/@jusufhamka)

Pengusaha Jusuf Hamka. (Instagram.com/@jusufhamka)

INFOEKONOMI.COM – Menko Polhukam Mahfud MD mempersilakan pengusaha Jusuf Hamka untuk menagih utang pemerintah atas perusahaannya secara langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan, nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu.”

“Misalnya dengan memo-memo atau surat-surat yang diperlukan, kalau Bapak memerlukan itu,” kata Mahfud MD.

Mahfud MD menyampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam RI, Minggu, 11 Juni 2023.

Sebelumnya, Jusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar Rp800 miliar kepada perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Hasil Survei LSN Sebut Elektabilitas Prabowo Subianto Leading di 5 Provinsi Besar, Termasuk Jawa Barat

Hal itu bermula dari deposito sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama) yang dilikuidasi pemerintah pada saat krisis moneter 1998.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu mengaku belum mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih bahwa CMNP terafiliasi pemilik Bank Yama, yaitu Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto.

Tudingan tersebut dibantah Jusuf Hamka hingga ia mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dan dimenangkan pada 2015.

Sehingga pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP di Bank Yama beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.

Jusuf Hamka mengaku sudah bersurat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu medio 2019—2020.

Namun kemudian komunikasi tersendat dan pihak DJKN menyatakan sedang melakukan verifikasi di Kemenkopolhukam.

Lantaran proses verifikasi yang sudah berlangsung tiga tahun tanpa hasil, Jusuf Hamka akhirnya kembali bersuara untuk menagih utang pemerintah tersebut.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Berkenaan dengan piutang Jusuf Hamka, Mahfud MD menyatakan mungkin saja ada mengingat daftar utang pemerintah kepada swasta/rakyat begitu banyak.

Oleh karena itu, piutang tersebut sebaiknya langsung ditagihkan kepada Kemenkeu yang wajib membayarkannya untuk pemerintah, termasuk apabila Jusuf Hamka merasa memiliki hak.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Mahfud menyatakan siap membantu apabila Jusuf Hamka memerlukan bantuan teknis seperti memo atau surat yang diperuntukkan kepada Kemenkeu.

“Menurut saya gampang lah itu, ndak perlu memo-memo. Pastikan saja bahwa apa yang saya sampaikan itu memang dari Presiden RI,” ujar Mahfud MD.***

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Berita Terkait

Prabowo Subianto Bertemu MBS di Arab Saudi, Diskusi soal Palestina, Pertahanan, hingga Perdagangan
Jelang Hari Raya Iduladha 2024, Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil
Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi dalam Kasus Korupsi Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana
Jaksa Agung ST Burhanuddin Rotasi Sebanyak 78 Pejabat Kejaksaan Agung, Ini Daftar Lengkapnya
BNSP Teken Swakelola PSKK di Jogja, Dorong Efektivitas Sertifikasi Kompetensi
Bahas Kerja Sama di Masa Depan, Prabowo Subianto dan CEO SpaceX Elon Musk Bertemu di Bali
Jokowi Perkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih di 10th World Water Forum 2024 Bali
Soal Aliran Dana SYL untuk Anggota DPR Indira Chunda Thita yang Juga Anak SYL, Begini Respons NasDem
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 10:58 WIB

Prabowo Subianto Bertemu MBS di Arab Saudi, Diskusi soal Palestina, Pertahanan, hingga Perdagangan

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:19 WIB

Jelang Hari Raya Iduladha 2024, Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil

Selasa, 28 Mei 2024 - 15:07 WIB

Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi dalam Kasus Korupsi Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana

Senin, 27 Mei 2024 - 09:59 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin Rotasi Sebanyak 78 Pejabat Kejaksaan Agung, Ini Daftar Lengkapnya

Kamis, 23 Mei 2024 - 22:05 WIB

BNSP Teken Swakelola PSKK di Jogja, Dorong Efektivitas Sertifikasi Kompetensi

Senin, 20 Mei 2024 - 15:11 WIB

Bahas Kerja Sama di Masa Depan, Prabowo Subianto dan CEO SpaceX Elon Musk Bertemu di Bali

Senin, 20 Mei 2024 - 14:28 WIB

Jokowi Perkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih di 10th World Water Forum 2024 Bali

Senin, 20 Mei 2024 - 08:20 WIB

Soal Aliran Dana SYL untuk Anggota DPR Indira Chunda Thita yang Juga Anak SYL, Begini Respons NasDem

Berita Terbaru